3 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, INDRAMAYU – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis solar non-subsidi membuat industri perikanan tangkap di Kabupaten Indramayu kolaps. Ratusan kapal tak bisa melaut hingga menyebabkan ribuan nelayan yang menjadi anak buah kapal (ABK) menganggur.
Menyikapi hal itu, ratusan nelayan dan pemilik kapal yang tergabung dalam Gerakan Nelayan Pantura melakukan aksi unjuk rasa di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Karangsong, Kabupaten Indramayu, Senin (4/5/2026). Selain berorasi, mereka juga membacakan surat berisi tuntutan yang ditujukan kepada Presiden RI Prabowo Subianto, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, dan Bupati Indramayu Lucky Hakim.
Ketua Umum Gerakan Nelayan Pantura, Kajidin, mengatakan kenaikan harga solar non-subsidi sangat mencekik karena tidak diimbangi dengan naiknya harga ikan. Hal itu mengakibatkan ratusan kapal saat ini tidak bisa melaut.
“Harga solar naik gila-gilaan. Hampir dua bulan ini kita tamat. Ada ratusan kapal yang tidak melaut,” kata Kajidin.
Saat ini, harga solar industri berada di kisaran Rp 27 ribu per liter. Beberapa waktu sebelumnya, harga solar industri masih di kisaran Rp 16 ribu per liter.
Kajidin mengakui, saat ini masih ada sebagian kapal yang berada di laut karena berangkat sebelum harga solar melonjak. Namun, kapal-kapal tersebut nantinya akan mengalami nasib serupa saat kembali ke darat.
“Itu akan jadi mimpi buruk bagi kita saat kapal itu mendarat, karena mereka juga tidak bisa kembali melaut akibat harga BBM yang semakin melambung,” ujarnya.
Kajidin mengatakan pemerintah harus hadir untuk menyelamatkan para pelaku industri perikanan tangkap. Caranya, yakni dengan menetapkan harga solar non-subsidi khusus bagi nelayan di atas 30 GT.
“Kami berharap pemerintah memberikan harga solar non-subsidi khusus nelayan, dengan besaran di atas harga subsidi tetapi di bawah harga solar industri,” ujar Kajidin.
Kajidin menyebutkan, kapal berbobot di atas 100 GT membutuhkan solar sekitar 100 ribu liter untuk melaut. Jika harga solar non-subsidi sebesar Rp 30 ribu per liter, maka dibutuhkan Rp 3 miliar hanya untuk membeli solar.
Biaya tersebut, lanjutnya, belum termasuk perbekalan ABK. Biasanya, mereka melaut selama sekitar delapan bulan.
Sedangkan tangkapan ikan, kata Kajidin, hanya sekitar 100 ton. Dengan harga ikan sebesar Rp 22 ribu per kilogram, maka penghasilan yang diperoleh hanya Rp 2,2 miliar.
Kajidin menambahkan, pihaknya juga berharap pemerintah menstabilisasi harga ikan. Saat ini, harga ikan tidak dapat mengimbangi biaya melaut, terutama harga solar.
Sementara itu, Ketua Koperasi Perikanan Laut (KPL) Mina Sumitra Karangsong, Suwarto, mengatakan jumlah kapal di Pelabuhan Karangsong mencapai 600 unit. Dari jumlah itu, sekitar 300 kapal berbobot di atas 30 gross ton (GT) atau pengguna solar non-subsidi dan sisanya di bawah 30 GT atau pengguna solar subsidi.
"Dari 300 kapal pengguna solar industri, sekarang yang tidak melaut ada lebih dari 100 kapal sejak setelah Lebaran Idul Fitri. Sisanya masih berada di laut, dan jika nanti kembali, akan menghadapi masalah yang sama," katanya.
Suwarto mengatakan setiap kapal mempekerjakan sekitar 15–17 ABK. Karena itu, saat ini ada ribuan ABK yang menganggur karena kapal tidak berangkat melaut.
