1 day ago
8
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Komisaris PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Riza Primadi angkat bicara terkait peristiwa kecelakaan kereta Argo Bromo Anggrek dengan KRL Jabodetabek. Lewat unggahan di LinkedIn pada Rabu (29/4/2026), Riza mengatakan tragedi di Stasiun Bekasi Timur yang merenggut banyak korban jiwa bukan sekadar angka statistik.
"Menurut saya, ini adalah manifestasi kelalaian sistemik yang dipelihara di bawah hidung para pemangku kebijakan," ujar Riza.
Riza menyoroti perbincangan warganet di Threads dan X yang justru sibuk mengunyah narasi pinggiran. Ia menyebut perdebatan soal malfungsi persinyalan hingga human error sebagai sebuah diskusi dangkal.
"Mereka luput bahwa akar masalahnya adalah ketiadaan Double Double Track (DDT) di ruas tersebut. Padahal, jika program DDT Bekasi–Cikarang ini dieksekusi, musibah berdarah kemarin tidak akan pernah terjadi," ucap Riza.
Sebagai orang yang pernah berada di dalam sistem selama delapan tahun menjabat Komisaris KAI, Riza melihat kejadian ini dengan penuh kegeraman. Ia mengaku tahu persis bagaimana rencana-rencana besar ini disusun.
"Di sisi lain, saya juga melihat betapa frustrasinya rekan-rekan manajemen KAI menghadapi tembok tebal birokrasi dengan tata kelola yang amburadul, yang akhirnya membuat nyawa penumpang seolah menjadi nomor sekian," sambung Riza.
Secara operasional, lanjut Riza, mencampur KRL Commuter dengan kereta jarak jauh di jalur ganda (double track) akan selalu menyimpan potensi bahaya fatal. Ia mengatakan terdapat dua solusi permanen yang bisa dilakukan untuk mencegah agar tragedi Stasiun Bekasi Timur tidak terulang, yakni DDT atau Automatic Train Protection (ATP). Riza menilai sangat janggal melihat DDT tersedia dari Jatinegara (JNR) ke Bekasi (BKS), namun mendadak lenyap saat memasuki Bekasi Timur (BKST).
"Padahal, kalau membaca rencana induknya sangat jelas, MRI-CKR (Manggarai–Cikarang). Lahan sudah dibebaskan KAI dari ruli/bangli dengan dasar hukum kuat, tapi eksekusinya jalan di tempat," ucap dia.
Riza melanjutkan, secara teknis, ATP bisa menjadi solusi agar sarana (lokomotif) dan prasarana (persinyalan) dapat berkomunikasi untuk mencegah kecelakaan atau PLH dalam istilah perkeretaapian. Masalahnya, sambung dia, sarana berada di tangan KAI, sementara prasarana berada di kendali DJKA, Kementerian Perhubungan.
"Mengharap keduanya sinkron di tengah tata kelola sekarang? Ordal (Orang dalam) hanya menjawab satu kata, rumit," sambungnya.
Riza mengatakan, Presiden Prabowo Subianto justru bicara soal meniadakan perlintasan sebidang yang membutuhkan Rp4 triliun. Ia menyebut urusan pelik sosial dan ekonomi bukan semata membangun flyover atau underpass.
"Penting, tetapi dalam kasus ini pokok persoalannya bukan semata perlintasan sebidang. Dan menyelesaikan DDT jauh lebih masuk akal," ujar Riza.
Riza menyebut terdapat semacam "deep state" di birokrasi sebelah yang membuat proyek krusial ini selalu memakan waktu lama. Ia menilai hal ini sebagai istilah halus untuk sebuah pembiaran yang memakan korban jiwa.
"Jadi, berhentilah menyalahkan SOP atau petugas di lapangan. Musibah ini adalah dosa besar akibat ketidakjelasan nasib infrastruktur yang disandera ego sektoral dan tata kelola yang buruk," ungkapnya.
